June 13, 2021

Jagat Olahraga

Berita Olahraga, Berita Bola, Terbaik dan Terpercaya, Berita Politik, Hukum, Sosial, Budaya Seputar Nasional dan Internasional.

LAwan!!!!!

Opini Penulis| Millenial Nakal Lawan Politik Bebal!

MNM– the unknown writer from another space – Sungguh menggembirakan melihat bahwa kaum milenial di seluruh dunia akhirnya mengambil alih dan mulai mengguncang segalanya. Setelah banyak mempermasalahkan tentang dugaan kurangnya komitmen dan hak narsisme mereka, anggota generasi ini mulai melangkah ke piring dan berusaha untuk membuktikan stereotip tersebut salah.

Kita bisa menyaksikan penampilan paling spektakuler dari keberanian para milenial di Hong Kong. Di negara kota ini, di garis depan gerakan protes untuk menantang rezim otoriter terkuat di dunia adalah anak-anak muda yang masih berusia awal 20-an.

Joshua Wong berusia 17 tahun ketika dia pertama kali terlempar ke garis depan Gerakan Payung pro-demokrasi. Dia sekarang berusia 23 tahun, sedikit lebih muda dari sesama pemimpin gerakan Nathan Law, yang sekarang berusia 27 tahun. Pemimpin gerakan lainnya, Agnes Chow, 23 tahun.

Tidak hanya bisa ditemukan di Hongkong, kita juga mempunyai beberapa pejuang milenial yang berani mengemukakan pendapat mereka. Dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, dan lainnya.

Tapi saat ini Penulis merasa sedih saat mendengar beberapa muda-mudi di persulit oleh undang-undang karet yang tentu saja tidak subjektif dalam memandang sebuah kasus. Membunuh beberapa karakter yang kritis, dan membungkam sebuah opini di negara yang berasas Demokrasi.

Aktivis muda ini mungkin memperjuangkan cita-cita masyarakat demokratis dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi keputusan mereka untuk turun ke jalan juga dilatarbelakangi oleh kepedulian ekonomi yang sangat tulus.

Di kota di mana orang-orang tinggal di “rumah peti mati” dan di mana jurang antara si kaya dan si miskin begitu ekstrim, bergabung dalam perjuangan untuk keadilan ekonomi adalah perjuangan yang sesungguhnya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri.

Anak-anak muda ini pada dasarnya adalah anak-anak miskin di lingkungan itu yang mengamuk melawan sistem.

Aktivisme pemuda selalu menemukan jalan buntu di negara Demokrasi “aneh” seperti di Indonesia saat ini, dan di sini kita dapat menemukan kesayangan dari gerakan progresif di Indonesia, I Gede Ari Astina (Jerinx), pria kelahiran 10 Februari 1977 yang memang sudah tidak dapat dipanggil muda lagi untuk saat ini, namun beliau mewakili suara milenial dan menginspirasi beberapa muda mudi di nusantara ini.

Memberikan sikap konsisten dalam melawan segala ke-tidak baikan yang terjadi di Indonesia, memang menuai pro dan kontra dan itu wajar saja. Bukannya kita tinggal di negara Demokrasi???, dan sesungguhnya kita benar-benar membutuhkan pemuda-pemudi kritis seperti ini.

Jerinx menarik perhatian saya sejak beliau menentang keras proyek reklamasi di Tanjung Benoa. Ia khawatir pada kondisi alam Bali di masa depan jika proyek tersebut dilaksanakan.

Menurut Jerinx, hal ini juga dianggap tidak layak bagi dampak sosial masyarakat di sekitarnya. Ia gigih menggalang dukungan agar suaranya menentang proyek reklamasi bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu, ia juga kerap melakukan aksi sosial berupa bersih-bersih pantai yang dibantu fans fanatik mereka, Outsider dan Lady Rose.

Penulis tidak mengkisahkan sebuah komunitas yang hanya melawan ketidak adilan dan omong kosong tentang kebobrokan pemerintah yang pada akhirnya dapat di bungkam dengan sebungkus nasi, dan digelar oleh “EO” mengatas namakan agama – yang pada umunya para aktivis sering sesumbar.

Ini tentang ideologi yang tidak umum di Indonesia, yang sering disalah artikan oleh masyarakat yang sedang mereka perjuangkan.

Yang sedang ramai dibicarakan sekarang ini mengenai masalah Jerinx tersangkut kasus “IDI kacung WHO“. Dengan caption yang menurut mereka kasar dan merusak nama baik si “IDI” di instagram milik Jerinx tersebut. Jerinx disangka dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Menurut opini saya hal tersebut memang LEBAY!, Bahkan Ahli hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai penetapan drummer Superman is Dead (SID) I Gede Astina alias Jerinx menjadi tersangka kasus ujaran kebencian ‘IDI Kacung WHO’ dinilai lebay atau berlebihan.

Pengenaan pasal itu dinilai tak tepat. Fickar mengatakan, ungkapan Jerinx di media sosial yang menyebut ‘IDI Kacung WHO’ sebenarnya tak lebih dari kritik pada kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

“Apa yang dilakukan Jerinx lebih pada kritik kebijakan dan pelaksanaan program mengatasi pandemi Covid-19. Sangat ironis kepedulian seniman justru direspons dengan kriminalisasi,” katanya.

“UU ini sudah kebablasan mengatur ujaran kebencian karena mengganggu kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi Indonesia,” ucap Fickar.

Aliansi Masyarakat Sipil dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa pengenaan pasal 28 ayat (2) yang menyinggung ujaran kebencian berdasarkan SARA dinilai telah menyalahi makna.

Mengkategorikan sebuah ekspresi masuk ujaran kebencian harus dilihat berdasarkan konteks, posisi dan status orang yang menyampaikan, niat, kekuatan muatan dan ekspresi, jangkauan dan dampak pada audiens, dan potensi bahaya yang mengancam.

Niat menjadi komponen penting untuk membedakan ekspresi yang sah dengan ekspresi yang termasuk ujaran kebencian.

Jika ada satu pelajaran yang dapat kita ambil dari awal bulan pandemi COVID-19 ini, adalah tindakan darurat yang sebenarnya kejam, dan telah dianggap hal baru yang ‘normal’ dan mereka akan tetap melanjutkan kebijakan ini untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Kita semua sekarang tunduk pada banyaknya aturan yang tidak pernah ada sebelumnya.

Pemerintah kami telah berupaya mengantisipasi timeline virus untuk menghindari “virus membuat timeline”. Pada 1 April, lebih dari separuh umat manusia dikurung di dalam rumah mereka oleh pemerintah melalui kurungan, karantina, jam malam dan / atau intimidasi.

Sayangnya, kondisi seperti ini dimanfaatkan para penguasa untuk mengubah pengaturan normatif hidup kita untuk menjawab pertumbuhan eksponensial COVID-19 hanya sebanding dengan skeptisisme dan keterampilan kepemimpinan mereka yang dinilai buruk.

Tindakan pemerintah telah mewakili uji kelayakan yang dirancang untuk mengukur kontrol mereka atas wilayah dan mobilitas masyarakat, buruknya kompetensi mereka sendiri dalam menjamin kesehatan warga negara mereka dan pada akhirnya, hilangnya rasa hormat mereka terhadap demokrasi.

Jika ditinjau kembali, kita dapat mengatakan bahwa pemerintah Indonesia bahkan negara-negara di Dunia telah banyak gagal dalam semua tes ini.

Pembunuhan Demokrasi

Namun, yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah upaya populis dalam memanfaatkan krisis untuk melemahkan demokrasi.

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban adalah contohnya. Setelah menghabiskan dekade terakhir menyerang pers bebas, LSM dan lawan politik, Orban telah menggunakan krisis COVID-19 sebagai alasan untuk mendorong melalui undang-undang yang memungkinkan dia untuk memerintah dengan keputusan tanpa batas waktu. Ini adalah démarche seperti dictatorial Eropa pertama sejak Adolf Hitler’s Mengambil tindakan yang sama di tahun 1933.

Di Rusia, serangan terhadap institusi demokrasi bahkan lebih kasar. Tiga dokter yang merawat pasien COVID-19 secara misterius terjatuh dari jendela dalam beberapa pekan terakhir, setelah mempertanyakan atau mengkritik penanganan krisis di negara tersebut

Kita tidak dapat tidak mengingat nasib Jan Masaryk, menteri luar negeri Cekoslowakia yang ditemukan tewas di bawah jendela apartemennya pada bulan Maret 1948, dua minggu setelah pengambil alihan Komunis.

Tren ini hampir tidak terbatas di Eropa. Demokrasi terbesar di dunia – Amerika Serikat, Brasil, dan India, begitupun Indonesia – juga dalam keadaan kritis dan bahaya yang sedang tumbuh saat ini.

Presiden AS Donald Trump telah berhasil mempolitisasi pandemi. Dia telah menolak untuk membantu gubernur – terutama Demokrat – mengamankan peralatan yang dibutuhkan, dan bahkan berusaha untuk mencegat peralatan yang telah dipesan secara pribadi.

Selain itu, ia telah memicu perlawanan terhadap perintah tetap di rumah di negara-negara bagian, seperti Michigan dan Minnesota, di bawah kendali Demokrat.

Presiden Brazil, Jair Bolsonaro telah mengikuti buku pedoman yang sama, meskipun dengan cara yang lebih terbuka dan oligarkis.

Dan, di luar menerapkan penguncian yang diperhitungkan dengan cara yang buruk yang menyebabkan jutaan orang India menganggur dan kelaparan dalam semalam, pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi telah memanfaatkan virus ini untuk memajukan agenda anti-Muslimnya.

Sementara masyarakat Indonesia tengah lengah dan tidak sadar bahwa pemerintah telah mengesahkan undang-undang minerba pada tanggal 12 mei lalu. Pengesahan UU yang diyakini menguntungkan taipan ini menuai kritik, apalagi disahkan di tengah pandemi virus corona. Peraturan tersebut juga dinilai akan menguras energi fosil dari batubara tanpa mempertimbangkan laju emisi gas rumah kaca. Krisis iklim akan merampas masa depan anak dan cucu kita.

Yang mengejutkan lagi, serangan terhadap demokrasi sejauh ini hanya mendapat sedikit perhatian internasional. Media global begitu termakan oleh konsekuensi kesehatan masyarakat dan ekonomi dari COVID-19 sehingga mereka tampaknya memiliki sedikit ruang untuk implikasi politik.

Dengan memberi tahu masyarakat tentang kemungkinan paparan COVID-19, sebuah aplikasi untuk handphone yang bertujuan untuk penelusuran kontak seharusnya menjadi kunci untuk memungkinkan ekonomi dibuka kembali sambil meminimalkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Namun, bahkan versi yang paling “aman” sekalipun – yang menggunakan Bluetooth, mengenkripsi data dan menjanjikan anonimitas – menimbulkan pertanyaan yang serius.

Siapa yang akan menjamin keamanan data terhadap peretas atau hacker?, Jika saya ingin menghapus aplikasi, apakah semua data saya akan ikut terhapus?, Seberapa cepat?, Apa yang memastikan bahwa pemerintah tidak akan membuat aplikasi yang hukumnya wajib dipasang?, Jika mereka membuat aplikasi yang bersifat wajib selama pandemi, apa yang menghentikan mereka untuk tetap seperti itu?..

Pertanyaan-pertanyaan ini masuk ke jantung hak dan kebebasan konstitusional kita.

Adopsi massal aplikasi penelusuran-kontak adalah kemiringan yang licin. Tak lama kemudian, masyarakat Eropa, Amerika, termasuk kita sebagai bangsa Indonesia dapat menemukan diri kita tidak lebih mempunyai kehidupan sama seperti kambing yang sedang di ternak, dengan setiap langkah dipantau, setiap pelanggaran – bahkan aturan tidak tertulis – dihukum, dan perampokan data yang yang bersifat privasi yang menentukan akses seseorang ke perjalanan dan kehidupan kita.

Ini mungkin kelihatannya tidak masuk akal, tetapi kita hanya perlu mempertimbangkan perkembangan terakhir di Hongaria atau Polandia untuk melihat seberapa rentan institusi demokrasi tersebut. Jika kita tidak hati-hati, korban terbesar COVID-19 adalah demokrasi.

Guy Verhofstadt, mantan perdana menteri Belgia, adalah Presiden Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Kelompok Eropa (ALDE) di Parlemen Eropa dan penulis Peluang Terakhir Eropa: Mengapa Negara-Negara Eropa Harus Membentuk Serikat yang Lebih Sempurna.

Pendapat yang dikemukakan adalah dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan Jagat Olahraga.


%d bloggers like this: